MK- ADMINISTRASI PROYEK PEMERINTAH ( S2-UPMI)

                 

 

 

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PROYEK                                                                                ( Administrasi Proyek Pemerintah Daerah)

KEPPRES No 80 Th 2003 dan Perubahannya

Robbins (1983:9) mengemukakan bahwa:

”Administration in the universal process of efficiency getting activities completed with and through other people”

Waldo (2005:18) mendefinisikan:

”Administrasi Negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi Negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara”.

Siagian (1994:3) memberikan pengertian bahwa:

” Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk kerjasama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

PENDAHULUAN

Hakikat Administrasi Dan Manajemen Proyek

Berbicara mengenai proyek maka tidak akan terlepas dari faktor utamanya  yaitu tentang faktor penerimaan dan pengeluaran atau pembiayaan. Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan.

Hal yang dinilai positif dalam hal penggunaan anggaran belanja apabila anggaran belanja pembangunan lebih besar daripada anggaran belanja rutin. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja yang demikian sangat bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Negara. Walaupun anggaran belanja rutin dikatakan bersifat konsumtif, tetapi anggaran belanja rutin itu tidak berarti tidak diperlukan, apalagi karena ini sangat berguna dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Jadi anggaran rutin bersifat dapat lebih meningkatkan kemampuan membangun karena memang pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan tersebut  juga para pelaksana kegiatan-kegiatan rutin, dan hasil dari kegiatan rutin itu sangat berguna untuk menunjang kegiatan pembangunan serta pengeluaran rutin meningkat sejalan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang semakin berhasil.

Anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas dan program-program pembangunan untuk setiap tahun anggaran. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penyediaan biaya terarah kepada pelaksanaan suatu program dan setiap program diperinci dalam proyek-proyek.

Anggaran belanja pembangunan disusun atas dasar perkiraan penerimaan Negara dan tabungan pemerintah serta penerimaan pembangunan ( Walaupun anggaran belanja harus disusun atas perkiraan anggaran penerimaan rutin dan bantuan luar negri yang akan dapat diterima, tetapi anggaran belanja harus mampu meningkatkan pendapatan nasional dengan laju yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk agar pendapatan per kapita dapat meningkat).

Dalam melihat bagaimana dampak anggaran belanja pembangunan itu terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian Negara kita, maka kita dapat melihat pada alokasi sektoral dari anggaran belanja itu. Pembagian sektoral dari anggaran belanja rutin biasanya sama dengan pembagian sektoral dalam anggaran belanja pembangunan.

Perubahan dalam bobot alokasi anggaran pembangunan akan membawa konsekuensi perubahan dalam struktur perekonomian. Sebagai contoh, perekonomian Indonesia yang semula lebih dicirikan sebagai perekonomian agraris berangsur-angsur akan berubah menjadi perekonomian industri dan ini akan tercermin dalam angka-angka sektoral dari pendapatan nasional Indonesia, dimana pada 1969, sektor pertanian menyumbang 46,9 persen terhadap produk domestik nasional bruto atas dasar harga konstan, dan 38,7 persen pada tahun 1974, 32 persen pada tahun 1979 dan 29,8 persen pada tahun 1982, sedangkan sektor-sektor yang lain justru mengalami peningkatan dalam sumbangannya terhadap pembentukan produk domestik nasional bruto.

Dengan struktur perekonomian yang baru ini maka strategi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja Negara harus di sesuaikan dengan melihat sektor-sektor mana yang memiliki potensi sebagai sumber penerimaan Negara yang utama serta sektor-sektor mana yang harus lebih didorong perkembangannya guna mencapai masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila.

Berbicara Program, maka kita akan berhubungan dengan proyek-proyek.

Berbicara mengenai proyek maka yang utama adalah yang berkaitan dengan perihal manfaat dari proyek tersebut antara lain :

1.      Macam manfaat dan biaya suatu proyek.

Manfaat dan biaya dari suatu proyek dapat dibedakan antara “manfaat dan biaya riil” ( real benefit and costs) dan “manfaat dan biaya semu”(pecuniary benefit and sosts).

a.      Manfaat riil adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi fihak lain. Demikian pula biaya riil adalah biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat dan tidak diimbangi oleh pengurangan beban biaya bagi pihak lain. Selanjutnya manfaat semu adalah manfaat yang timbul dari suatu proyek dan diterima oleh sekelompok orang tertentu, tetapi ada sekelompok orang lain yang menjadi menderita karena adanya proyek tersebut. Manfaat semu ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya proyek, sedangkan manfaat riil diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek.

b.      Perbedaan lebih lanjut terhadap manfaat dan biaya riil dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya langsung ( direct benefits and costs) dengan manfaat dan biaya tidak langsung ( indirect benefits and costs).

Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek. Sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung dari suatu proyek adalah lebih merupakan hasil sampingan dari proyek tersebut.

Manfaat dan biaya langsung disebut juga sebagai manfaat dan biaya primer ( primary benefits and primary costs), sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung itu disebut manfaat dan biaya sekunder                        ( secondary benefits and secondary costs).

c.       Manfaat dan biaya riil dibedakan pula menjadi manfaat dan biaya yang “tangible”( yang dapat diraba), dan yang “intangible”( yang tidak dapat diraba). Istilah dapat diraba diterapkan bagi manfaat dan biaya yang dapat dinilai di pasar, sedangkan manfaat dan biaya yang tidak dapat diraba adalah yang tidak dapat dipasarkan. Manfaat dan biaya social tergolong dalam kategori manfaat yang tidak dapat dipasarkan sehingga termasuk manfaat dan biaya yang tidak dapat diraba                ( intangible benefits and intangible costs). Keindahan dari suatu bendungan merupakan contoh dari “intangible benefits”, sedangkan kenaikan produksi pertanian karena tersedianya air yang cukup sepanjang tahun sebagai akibat pembangunan bendungan itu merupakan”tangible benefits”. Demikian pula biaya pembangunan bendungan dapat dipakai sebagai contoh dari “tangible costs” sedangkan hilangnya pemandangan hutan yang diganti dengan danau buatan merupakan”intangible costs”. Meskipun manfaat dan biaya yang tidak dapat dipasarkan sulit dihitung, tetapi harus dipertimbangkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek.

d.     Di samping perbedaan di atas, manfaat dan biaya riil dapat pula dibedakan menjadi manfaat dan biaya”internal” dan “eksternal”.

Suatu proyek di suatu daerah ( Kabupaten misalnya) dapat menghasilkan manfaat dan biaya di dalam kabupaten itu sendiri (internal benefits and internal costs), tapi dapat pula memberikan manfaat dan biaya/pengorbanan di kabupaten lain ( eksternal benefits and eksternal costs). Kedua macam manfaat dan biaya ini harus diperhitungkan dalam perhitungan manfaat dan biaya suatu proyek.

Analisa Manfaat dan Biaya (AMB) ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut: Analisa ini digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek yang khususnya proyek pemerintah. Konsep AMB sangat sederhana yaitu: Mengenali manfaat (benefits) dan biaya (costs) atas suatu proyek, kemudian mengukurnya dalam ukuran yang dapat diperbandingkan. Apabila nilai manfaat lebih besar dari nilai biaya, maka proyek itu akan menuju ke lokasi sumber yang efisien. Kesulitan yang dihadapi ialah secara konseptual, AMB seperti diuraikan di atas adalah sangat sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya akan banyak mendapat kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut berhubungan dengan:

a.      Bagaimana mengenal dan mengukur manfaat

b.      Bagaimana mengenal dan mengukur biaya, dan

c.       Bagaimana menentukan waktu dan tingkat diskonto (discounting rate

2.      Mengenal dan Mengukur Manfaat Suatu Proyek

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa ini adalah:

a.      Menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek itu.

b.      Menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif.

Biasanya langkah kedua menjadi sangat sulit, sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat. Untuk itu digunakan pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang-orang bersedia membayarnya karena memanfaatkan jasa-jasa proyek itu.

Dengan adanya  masalah penunggang bebas (free rider), maka kita tidak dapat secara tepat meneliti siapa yang akan memanfaatkan proyek. Kesulitan yang lain adalah untuk membedakan manfaat langsung (direct benefits) dan manfaat tidak langsung (indirect benefits). Sering terjadi pula adanya penyimpangan-penyimpangan (error), sehingga timbul perhitungan ganda dalam menghitung manfaat suatu proyek.

3.      Mengenal Dan Mengukur Biaya Proyek

Konsekuensi dari suatu proyek adalah beban serta pengorbanan, yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumberdaya yang terlibat dalam pembangunan suatu proyek, akan meliputi pula ”opportunity costs” dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Sekalipun dalam menghitung biaya dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada dalam menghitung manfaat, namun tetap tidak terlepas dari adanya kesulitan, misalnya timbul perhitungan ganda ( double counting). Suatu proyek mungkin memiliki dampak terhadap suatu daerah tertentu, sedangkan proyek lain juga mempunyai dampak terhadap daerah tersebut. Misalnya sulit memisahkan antara dampak proyek Bangun Desa dan Program BIMAS terhadap kenaikan produksi padi di daerah kelurahan Keduh Poh di Gunung Kidul. Dalam menghitung biaya suatu proyek biasanya hanya diperhatikan lokasi dimana proyek itu berada, namun sesungguhnya biaya ini tersebar keseluruh perekonomian. Misalnya jika  pembiayaan proyek tersebut diambil dari pajak, sedangkan pajak itu akan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian secara makro, maka kalau dampak biaya suatu proyek diperhitungkan juga secara makro akan timbul kesulitan dalam memperkirakannya.

4.      Menetukan Waktu Dan Bunga Diskonto

Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai dan proyek itu akan selalu memberikan jasa-jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga ( discount rate) dan juga menentukan umur proyek tersebut. Sering suatu proyek secara ekonomis sudah tidak berfungsi, tetapi secara teknis masih berfungsi atau sebaliknya.