GLOBALISASI
DAN
PERAN PEMERINTAH
OLEH :
Deddy Pandji Santosa
ABSTRAK.
Globalisasi
hampir pasti tidak bisa dihindari pada abad ke 21 ini, dan akan melanda seluruh
belahan bumi ini ibarat gelombang yang bergulung terus menerus.Globalisasi memiliki
karakter multidimensi, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik. Globalisasi
oleh sebagian masyarakat dan negara diangap seesuatu yang sangat merugikan,
tapi sebagian masyarakat atau negara menganggap Globalisasi adalah sesuatu yang
sangat menguntungkan. Terlepas dari adanya pro dan kontra, maka negara dan
pemerintah harus siap menghadapinya. Globalisasi menuntut negara untuk
menyesuaikan perannya dengan perkembangan dunia, khususnya negara berkembang
dihadapkan kepada tantangan peluang dimasa depan, bagaimana peran negara untuk
meningkatkan daya saing didalam menghadapi globalisasi ekonomi, bagaimana
negara/pemerintah mampu menganalisis peluang ke depan dalam rangka menjadikan
globalisasi dan liberalisasi sebagai peluang dan manfaat yang menguntungkan bagi masyarakat, bagaimana negara mampu
secara tepat dalam merencanakan dan membuat / merumuskan kebijakan
–kebijakannya yang berpihak kepada rakyat, bagaimana negara mengikuti “aturan permainan”
dalam globalisasi ekonomi , mampu menciptakan keunggulan global dalam menghadapi persaingan pasar, sekaligus
melakukan pengembangan terhadap lembaga-lembaga pendukung ( dunia usaha ),bagaimana
merumuskan kebijakan sektor keuangan, membuat kebijakan yang berorientasi
pasar,dll, karena apabila negara tidak tepat didalam membuat kebijakan, akibatnya
negara akan mengalami ketergantungan kepada negara maju, kesejahteraan rakyat yang
telah dicita-citakan tidak akan terwujud, ancaman kemiskinan akan melanda
bangsa dan negara.
Kata
kunci : Peran negara, Peningkatan Daya
Saing, Peluang ke Depan, Kebijakan Pro Rakyat miskin.
I. PENDAHULUAN.
1.
1. Latar belakang Permasalahan.
A.
Globalisasi dan Pemerintah.
Globalisasi
adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang
berbagai fenomena yang terjadi diseluruh dunia berkaitan dengan perkembangan
dan permasalahan yang dialami oleh semua negara baik negara maju khususnya
negara- negara berkembang dalam semua aspek seperti : aspek ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan, dan lain-lain. Globalisasi dipandang sangat positif dan
menguntungkan terutama bagi orang-orang atau negara yang melihat globalisasi
dari aspek ekonomi dan mereka unggul dibidang itu, sementara globalisasi
dipandang sangat merugikan oleh sebagian negara terutama negara-negara sedang
berkembang karena dianggap akan merusak kehidupan/ pergeseran struktur sosial dan tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip negara kesejahteraan.
Perdebatan
tentang globalisasi memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif serta
mengadopsi berbagai masalah dan menganalisisnya untuk mendapatkan gambaran
sebagai manifestasi dari berbagai sudut pandang .
Apakah globalisasi?
Apa kriteria perbedaan
pendistribusian sekitar efek globalisasi dunia?
Apa dampak dari globalisasi bagi
negara-negara?
Apakah hubungan antara globalisasi dan
ketidaksetaraan?
Bagaimana seharusnya kita menata
ulang Negara sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari
globalisasi?
Kemampuan apa yang paling dibutuhkan
oleh Negara untuk menjawab tantangan globalisasi?
Ini adalah semua pertanyaan yang
penting, yang menjadi sasaran kajian dalam makalah ini ,yang tujuan utamanya
adalah untuk mencari faktor-faktor apa yang memberikan kontribusi kepada
berhasilnya integrasi negara ke dalam
perekonomian dunia.
B. Globalisasi Dan Dampaknya Di Indonesia
Fenomena yang terjadi dinegara-negara sedang berkembang , seperti
contohnya di negara Indonesia, bahwa
pengaruh globalisasi sangat dirasakan
sekali dampak dan pengaruhnya baik langsung maupun tidak langsung terutama
oleh masyarakat/rakyat yang berpenghasilan rendah, masyarakat petani, pedagang
kecil, pengusaha kecil, dan yang kurang memiliki akses ke sumber modal.
Bagaimana gelombang globalisasi
di Indonesia sudah mempengaruhi juga aspek-aspek kehidupan lainnya, bukan saja
menghantam kehidupan perekonomian , bahkan sudah sampai kepada pergeseran
nilai-nilai budaya bangsa, etika, moral, dan kebersamaan serta kesetiakawanan
sosial sebagai suatu modal sosial yang selama ini dimiliki oleh seluruh
bangsa Indonesia dan mewarnai kehidupan
masyarakatnya yang agamis, sekarang sudah hampir tidak terlihat lagi, yang
sangat terlihat dengan secara kasat mata adalah sifat sifat individualisme yang
tinggi, ketidakpedulian terhadap kehidupan disekitarnya, kesenjangan yang
semakin melebar, rasio antara jumlah
penduduk yang kaya dengan yang miskin semakin tajam, disini menggambarkan
tingkat kesejahteraan yang belum merata. Di bidang pendidikan Indonesia masih sangat jauh tertinggal oleh
negara-negara lain, baik sistemnya maupun anggarannya, juga sumber daya manusia
pendidiknya ( guru ) masih rendah kualifikasi dan kompetensinya, dalam bidang
perdagangan dan industri juga demikian , kita kalah bersaing dengan
negara-negara tetangga kita seperti Malaysia , singapura, Thailand, sementara
sumber daya alam kita sangat melimpah. Di bidang teknologi, baik teknologi
otomotif ataupun teknologi lainnya, Indonesia masih sebagai negara konsumen dan
menjadi pasar yang besar bagi negara-negara maju, akibat teknologi komunikasi
dan informasi, seperti internet dan lain-lain Indonesia masih menjadi sasaran
pasar yang menguntungkan , sementara kita masih sangat tergantung kepada negara
lain untuk hal itu.
Faktor lainnya yang sangat penting dan besar sekali pengaruhnya terhadap
kemungkinan terjadinya keterpurukan bangsa ini ialah lemahnya daya saing kita
dari berbagai aspek, terutama karena pemerintah belum maksimal didalam
menjalankan perannya, sementara kebijakan yang selama ini dibuat masih belum
sepenuhnya berpihak dan menguntungkan masyarakat, baik kebijakan perekonomian,
perdagangan, kebijakan perbankkan, kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya, pada
umumnya kebijakan masih berpihak kepada sebagaian masyarakat tertentu dan
sesuai pesanan, dan kebijakan dibuat demi kepentingan pemerintah sendiri.
Semua
hal yang diungkapkan diatas adalah fakta yang harus menjadi perhatian negara
dan pemerintah beserta semua komponennya, sesuai dengan fungsi negara yaitu
sebagai administrator, regulator, fasilitator untuk membuat rakyatnya hidup
dengan sejahtera.
Dari permasalahan yang terjadi di Indonesia, yang diakibatkan pengaruh
gelombang globalisasi, maka kami akan meneliti mengenai bagaimana peran negara
didalam menghadapi gelombang globalisasi ini, untuk dapat menghadapi dan
mengatasi tantangan serta bagaimana memanfaatkan peluang dari globalisasi,
disamping itu bagaimana membuat globalisasi dan liberalisasi memiliki manfaat
bagi masyarakat dan negara melalui analisis tentang peluang ke depan, dan
bagaimana solusi pemerintah untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan
sebagai dampak dari gelombang globalisasi ini, kebijakan seperti apa yang
paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia dan sesuai dengan kultur dan budaya
masyarakat Indonesia.
II. PEMBAHASAN
2.1. Globalisasi dan
Peran Negara : Tantangan Dan Peluang Di Masa depan.
Pengaruh
globalisasi khususnya di Indonesia, seperti telah diuraikan di bab pendahuluan,
menuntut bagaimana negara menjalankan perannya didalam menghadapi gelombang globalisasi ini,
sebagai tantangan dan juga adalah peluang yang dapat diperoleh dimasa depan ,
ini merupakan salah satu dimensi dari variabel Globalisasi dan negara, dimana
pada dasarnya sudah tidak bisa dihindari, karena globalisasi itu sudah memasuki
semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang dijelaskan oleh Guido
Bertucci dan Adriana Alberti yaitu : “
“Dapat dipastikan, globalisasi adalah fenomena
yang rumit, dan luas yang meliputi
berbagai aspek kegiatan di bidang
ekonomi, sosial dan budaya. Memiliki
karakter multidimensi dan memiliki definisi yang unik. Untuk tujuan yang
sederhana, dapat digambarkan sebagai peningkatan dan mengalirnya secara intensif antara negara barang, jasa, modal, ide, informasi dan
manusia, yang memproduksi tanpa pembatasan
bagi integrasi di bidang ekonomi,
sosial budaya dan berbagai kegiatan”.(Globalization and the Role of the State :
Challenges and Perspectives).
Negara
dan Pemerintah di Indonesia telah mencoba menjalankan perannya yang sangat
penting, dengan membuat berbagai kebijakan dalam menghadapi globalisasi ini,
namun pada tahap proses implementasinya menemukan banyak kendala dan hambatan,
disamping karena pemerintah juga tidak begitu sungguh –sungguh atau terkesan
setengah hati didalam menjalankan kebijakannya, disamping sumber daya manusia
birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut masih belum memiliki kompetensi
dan professional didalam bidangnya, dimana seharusnya pemerintah dalam
menghadapi era globalisasi ini harus betul-betul meningkatkan kemampuan SDM nya
dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, juga bidang-bidang lainnya untuk
dapat menguasai persaingan yang ketat, dan memahami kekuatan-kekuatan yang
dimiliki, karena salah satu dampak globalisasi adalah meningkatnya saling
ketergantungan diantara bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Guido Bertucci dan Adriana Alberti dalam
tulisannya menyebutkan :
“Ada empat kekuatan utama yang
mengendalikan di belakang meningkatnya saling ketergantungan :
1. Perdagangan
dan Liberalisasi investasi,
2. Inovasi teknologi dan pengurangan biaya komunikasi,
3. Kewirausahaan, dan
4. Jaringan sosial global”.
Meskipun
banyak yang percaya dan mengatakan bahwa inovasi teknologi dan kewirausahaan
adalah kekuatan utama di belakang globalisasi ini, tetapi faktor itu saja tidak cukup untuk dapat menjelaskan bagaimana
proses integrasi ekonomi ditingkatkan.
Pemerintah harus memainkan perannya
dalam meningkatkan saling ketergantungan dan mengintegrasikan ekonomi secara khusus melalui penyebaran dan memperluas kegiatan serta merumuskan
kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang berorientasi pasar, sehingga
bangsa dan masyarakat dapat bertahan dalam persaingan didalam globalisasi
ekonomi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kemampuan apa yang harus
dimiliki untuk menghadapi tantangan dan pengaruh globalisasi, adalah pemerintah
harus mendefinisi ulang perannya dalam pembuatan kebijakan-kebijakannya antara
lain :
1.Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan kepastian
hukum;
2. Reformasi
sistem peradilan;
3. Efektivitas pembangunan (kerangka)
ekonomi
4. Mewujudkan sistem lingkungan persaingan ekonomi
5. Stabilitas harga dan fiskal
6. Membangun sistem perpajakan yang adil
7. Ketenagakerjaan dan pasar modal
8. Regulasi privatisasi
9. Kemitraan usaha kecil dan menengah
10. Mengembangkan teknologi informasi
11. Promosi
teknologi dan pengembangan infrastruktur.
2.2. Meningkatkan Daya Saing Nasional dalam Globalisasi
ekonomi: Perubahan Peran Negara.
Kondisi nyata yang terjadi di
Indonesia pada saat ini akibat dampak Globalisasi adalah terpuruknya perekonomian negara sejak
krisis moneter pada tahun 1997 sampai saat ini, tingkat pertumbuhan menurun dengan drastis,
pengangguran bertambah banyak, karena bertambahnya karyawan yang mengalami PHK
akibat banyaknya perusahaan baik nasional maupun regional yang tidak mampu lagi
bersaing dengan perusahaan asing akibat lemahnya daya saing secara nasional,
kemampuan daya beli masyarakat juga menurun, jumlah penduduk miskin bertambah
setiap tahunnya, anak-anak putus sekolah dan yang tidak dapat melanjutkan
sekolah juga bertambah, masalah kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok menjadi
sulit didapatkan, sektor perbankkan juga mengalami kesulitan dengan likuiditas , adanya ketidakstabilan
tingkat suku bunga, maka untuk mengatasinya yaitu dengan cara berusaha
meningkatkan daya saing secara nasional didalam menghadapi gelombang
globalisasi ekonomi melalui perubahan dan pergantian peran pemerintah yang
selama ini belum mengadopsi dan berinovasi dengan situasi dunia, sejalan dengan
apa yang disampaikan oleh Dennis A.
Rondinelli ( Promoting National
Competitiveness in a Globalization Economy : The State Changing Roles )
:
“ Globalisasi ini, selama lebih dari
dua dekade, telah mengubah "aturan permainan" bangsa-bangsa dalam persaingan
perdagangan internasional dan investasi.
Peran negara sebagai pusat perencana dan kontrol dari perekonomian nasional,
sebagai dasar penyedia barang dan jasa,
dan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, yang sebagian besar telah discredited sebagai fungsi efektif karena
pemerintah ingin meningkatkan daya saing
nasional dalam ekonomi global”.
Dengan
pernyataan ahli tersebut maka pemerintah atau negara harus meningkatkan
kemampuannya dalam berkompetisi dalam merebut pasar dan mampu menciptakan
keunggulan global melalui kekuatan intern dan sumberdaya yang dimilikinya untuk
lebih dioptimalkan .
Rondinelli juga menyatakan tentang
peran negara antara lain :
“Pemerintah di negara-negara yang
ingin berpartisipasi secara efektif dalam persaingan ekonomi global harus semakin memperhatikan peran barunya sebagai
katalis untuk pengembangan pasar,
produktivitas dan efisiensi, regulator serta memastikan bahwa pasar tetap terbuka dan
adil, promoters ekspansi usaha sektor
swasta, dan pergerakan manusia dan modal
sebagai sumber daya pembangunan. Mereka harus menggunakan sumber daya mereka
untuk menyediakan layanan dan infrastruktur serta kegiatan produktif yang
kompetitif secara nasional dan internasional”.
Untuk
dapat mengatasi situasi persaingan
global maka pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dalam hal ini pemerintah
harus melibatkan semua komponen dan kekuatan yang ada, yaitu masyarakat baik
individu ataupun kelompok dan berbagai sektor yang dapat memberikan kontribusi
kepada peningkatan daya saingnya, kondisi ini sesuai dengan pernyataan
Rondinelli antara lain :
“Dalam ekonomi global, pemerintah harus bekerja sama dengan sektor
swasta, organisasi masyarakat madani, lembaga keuangan internasional, dan
kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan lembaga-lembaga yang mendukung
dan mempertahankan sistem pasar melalui semua perusahaan yang terlibat dalam
ukuran regional dan global”.
Meskipun pemerintah di banyak negara
berkembang ,perannya sedang mengalami transisi tranformasi dibidang ekonomi,
tidak semua negara harus meninggalkan tradisi dan ciri serta kemampuan
daerahnya dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing.
Maka untuk menghadapi era
globalisasi ini, pemerintah harus dapat melakukan perannya sebagai katalisator
juga sebagai dinamisator, pemerintah harus membuat suatu kebijakan didalam
memperkuat system ekonomi yang mampu bertahan dan mampu menghadapi persaingan
yang ketat didalam merebut pangsa pasar global, dalam hal ini yaitu kebijakan
yang berpihak kepada usaha-usaha rakyat seperti contohnya yaitu Melalui:
Peningkatan Usaha
Kecil dan Menengah; Mengurangi biaya ekonomi
tinggi/ perilaku noncompetitive; Mereformasi sistem perizinan; Mengurangi hambatan usaha kecil; Menetapkan satu kerangka hukum untuk transaksi dan penyelesaian
perselisihan komersial; Memaksakan hukum; Melindungi bisnis dan properti intelektual;
Reformasi struktur perpajakan dan pemihakan terhadap perusahaan kecil; Reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; Reformasi sistem
ketenagakerjaan; Menyediakan infrastruktur untuk
usaha kecil.
Globalisasi yang bergerak ke arah interaksi yang
lebih besar, integrasi dan saling ketergantungan di antara masyarakat dan
organisasi di seluruh wilayah negara.
“The strongest manifestasi dari globalisasi yang telah meningkatkan
interaksi ekonomi di antara negara-negara dalam perdagangan dan investasi internasional
dan arus modal, orang, teknologi, dan
informasi. Tetapi globalisasi
juga tampak jelas dalam meningkatkan tingkat politik internasional secara
meluas dan interaksi sosial dan budaya tukar yang terjadi selama seperempat abad” ( Rondinelli).
Globalisasi telah membawa manfaat dan
tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia.
Globalisasi membawa tidak hanya hal-hal baru tetapi juga peluang ekonomi
baru, politik, sosial, teknologi,
kelembagaan dan kompleksitas, terutama ke negara-negara miskin, bahwa
pemerintah harus bertujuan untuk
merangsang daya saing ekonomi dan mengejar keadilan, kesinambungan, dan kemiskinan.
Makalah ini meneliti perubahan peran negara dalam mendukung dan
mempromosikan daya saing nasional dalam
era globalisasi. Kebijakan pemerintah harus mencerminkan peran negara dalam
meningkatkan partisipasi dan daya saing dalam perekonomian internasional.
Kekuatan pengendali integrasi regional dan ekonomi global, adalah
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ekonomi bangsa , daya saing, serta
kebijakan dan institusi komponen daya saing nasional, serta strategi promosi.
2.2.1. Latar belakang
peningkatan daya saing.
Semua negara
membutuhkan peningkatan daya saing
nasional, Perlu suasana kompetitif yang sehat, Perlu adanya role model sebagai acuan bagi negara untuk meningkatkan daya saingnya, Perlu sarana
peningkatan, Kompetensi sumber daya manusia
2.2.2. Faktor yang mempengaruhi
daya saing.
Kekuatan ekonomi domestik; Sumberdaya
manusia (ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi); Ilmu pengetahuan dan teknologi (kapasitas Iptek yang
unggul dan handal); Manajemen
(pengelolaan secara inovatif, profitable dan responsible); Internasionalisasi (derajat partisipasi suatu negara
dalam perdagangan dan investasi internasional); Pemerintah (iklim usaha yang kondusif); Keuangan
(kinerja pasar modal dan kualitas pelayanan lembaga keuangan); Infrastruktur (industri dan perdagangan yang
memadai).
2.2.3. Keunggulan Globalisasi dan Persaingan Pasar
Studi yang dilakukan oleh The OECD juga menunjukkan bahwa: “Perdagangan
bebas dan ekonomi pasar yang transparan dapat memberikan manfaat dan keuntungan
secara ekonomi dan sosial kepada
negara-negara di semua tingkatan pembangunan”.
Di
antara potensi keuntungan adalah melalui
adaptasi sistem pasar :
1) Kebebasan yang lebih besar bagi setiap
individu untuk memilih tentang bagaimana
harus membeli dan menjual yang sesuai
dengan harga, dimana untuk mendapatkan informasi atau akses, di mana dan
bagaimana untuk berinvestasi, dan kemampuan untuk memperoleh;
2) Keuntungan Komparatif dalam
perdagangan dunia yang memungkinkan individu dan bisnis mereka memperoleh
keuntungan untuk menggunakan sumber daya mereka dan memanfaatkannya dengan baik
dibandingkan dengan orang lain.
3) Mereka memperoleh Pendapatan yang lebih tinggi
terutama yang bekerja dalam pengadaan
barang dan jasa untuk pasar internasional;
4) Yang lebih besar bagi kebebasan
individu untuk terlibat dalam spesialisasi dan pertukaran;
5) Menurunkan
harga yang lebih besar dan ketersediaan barang dan jasa;
6)
Peluang untuk diversifikasi risiko dan investasi sumber daya yang akan
memperoleh hasil yang tertinggi;
7) Akses ke
modal dengan bunga yang terendah;
8) Lebih efisien dan produktif alokasi
sumberdaya;
9) Lebih besar peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan
akses ke sumber-sumber yang kompetitif
10)
Batin transfer teknologi dan know-how.
“Namun, seringkali, apa yang disebut
"kegagalan pasar" benar-benar "kegagalan kebijakan;" akibat
dari ketidakmampuan pemerintah untuk
menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang mendorong dan mendukung sistem pasar
yang efektif dan mencegah serangan dari negara-negara yang memiliki kekuatan dalam
dunia perdagangan dan investasi. Satu
contoh kegagalan kebijakan sering dikaitkan dengan dunia kompetisi ekonomi yang
meluas ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan yang
menghasilkan tingkat kemiskinan semakin tinggi. (The United Nations Development
Programme's Human Development,dalam
Rondinelli)
Laporan mencatat bahwa hampir 3 milyar
orang hidup dalam kemiskinan relatif pada pendapatan kurang dari $ 2 sehari dan
yang lebih dari 1,1 miliar orang hidup dalam kemiskinan absolut dengan
penghasilan kurang dari $ 1 per hari.
2.3. Menjadikan
globalisasi dan liberalisasi sebagai Peluang /manfaat yang menguntungkan bagi Masyarakat
: Analisis Peluang di masa depan.
”Pada akhir abad XX, sebagian
besar negara sedang berkembang semakin mengadopsi strategi pembangunan ekonomi
liberal. Negara-negara ini membuka pasar domestik untuk perdagangan
internasional dan memberi kekuatan pasar yang lebih besar dalam menentukan
alokasi sumberdaya dan swastanisasi perusahaan- perusahaan yang dimiliki oleh
negara”(Rondinelli ).
Indonesia
sebagai salah satu negara sedang berkembang mengikuti jejak negara-negara
lainnya di dunia, seperti malaysia, Thailand ,singapura, dan negara-negara
Amerika Latin, serta negara sedang berkembang lainnya yang tergabung dalam G 8,
maupun negara Asean. Tetapi pada realitasnya Indonesia sangat lambat untuk bisa
bangkit kembali dari keterpurukan akibat krisis multidimensi yang
berkepanjangan yang diakibatkan krisis moneter, yang mengakibatkan meningkatnya
hutang luar negeri, baik hutang pemerintah maupun swasta.
Globalisasi: Berkaitan dengan
peningkatan Saling ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh
dunia melalui perdagangan, investasi,
perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga
batas-batas suatu negara tidak lagi menjadi penghalang
(Rondinelli )
Sekarang
dengan adanya krisis global yang melanda dunia dan meruntuhkan tatanan ekonomi
dunia, menghancurkan struktur perekonomian dunia, dan menjadikan negara
benar-benar menjadi sangat tergantung kepada pasar global, Indonesia mengalami
hal yang lebih buruk lagi, kemiskinan dan tingkat pengangguran bertambah,
sementara elit-elit pemerintah, elit-elit politik yang harusnya berperan mengatasi
keadaan sulit ini, mereka asik dengan kesibukannya dalam perebutuan kursi
sebagai anggota legislative baik ditingkat daerah, propinsi maupun tingkat
pusat, elit eksekutif sibuk dengan pilkada-pilkada, ditingkat pusat begitu
pula, kalaupun ada kebijakan yang dikeluarkan tidak seluruhnya dalam rangka
mengatasi masalah bangsa dan negara, kebijakan yang dibuat cenderung lebih
kepada yang populis saja untuk menjaga reputasi dan nama baik dalam rangka
mempertahankan kekuasaannya.
Banyak kebijakan dari pemerintah yang salah
dalam pelaksanaannya, konsep swastanisasi diartikan privatisasi sehingga banyak
asset negara yang akhirnya dijual dan berpindah tangan kepada pihak asing,
perusahaan negara yang besar saat ini hampir seluruhnya dikuasai asing, kalaupun
pemerintah masih memiliki saham pada perusahaan tersebut (BUMN) sahamnya sangat
sedikit.
Dengan
kondisi yang demikian itu, maka Indonesia bukannya mendapatkan manfaat dan
peluang dari globalisasi dan liberalisasi ini, malah terjadi sebaliknya,
pemerintah seharusnya membuat analisis-analisis peluang untuk keuntungan dan
perkembangan di masa depan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik
kekayaan alam, maupun sumber-sumber lainnya.
Liberalisasi : Membuka peluang
perekonomian yang dapat dieksploitasi secara berhasil hanya jika kemampuan
cukup dikembangkan agar para pelaku ekonomi dapat melaksanakannya dengan
kondisi pasar yang baru secara berhasil.
( Rondinelli )
Sumber yang sangat penting didalam
memanfaatkan peluang dimasa depan adalah sumber daya manusia sebagai modal
utama ( Human Capital ) dan juga Sosial Capital ( Modal Sosial ).
Kajian tentang modal manusia,
yaitu, keterampilan dan pengetahuan yang terdapat pada diri manusia fokus pada
peranan manusia di dalam masyarakat maka peningkatan modal manusia akan
memperbaiki peluang bagi manusia untuk menikmati hidup. Perubahan demografi
dapat disertai oleh kemiskinan, kekurangan pendidikan, akses untuk perawatan
kesehatan tidak memadai. Sebaliknya, peningkatan pendidikan dan kesehatan dapat
mempercepat perubahan demografi dan dapat membantu negara-negara meraih
keuntungan demografi dengan peningkatan pertumbuhan.
Fukuyama mengemukakan bahwa :
”Modal sosial dapat dirumuskan sebagai
sekelompok nilai-nilai atau norma informal yang dimiliki bersama antara anggota
dari sebuah kelompok yang memungkinkan kerjasama diantara mereka, tetapi memperingatkan bahwa
norma dan nilai bersama tidak secara otomatis menghasilkan modal sosial”.
Pemerintah
dan negara sebagai pemegang peran dalam penanganan masalah yang terjadi dalam
negara sebaiknya mulai dengan kesadaran dirinya , keinginan yang kuat dari sisi
politik ( Politicall Will ) untuk segera membuat langkah-langkah yang kongkrit
dan strategis dalam rangka membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan
diberbagai sektor dan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintah harus dapat mengambil peluang seluas-luasnya dan manfaat yang
sebesar-besarnya dari situasi globalisasi ini.
2.3.1. Peran Pemerintah didalam
Mendorong Daya Saing Nasional.
“ Yang paling penting dari peran
pemerintah dalam era globalisasi adalah untuk mengatur "aturan permainan
", dan untuk melindungi kelompok yang mudah terkena pengaruh dari
kegagalan pasar.
Secara ekonomi tradisional, peran
pemerintah dalam sistem pasar adalah untuk melindungi kesehatan, keselamatan,
keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, untuk membangun dan menegakkan
aturan-aturan yang adil dan merata untuk perilaku pasar, dan menjamin
persaingan terbuka. ( Rondinelli )
Pemerintah kadang-kadang memainkan peran yang kuat dalam perekonomian saat sektor
swasta tidak dapat atau tidak akan menawarkan barang atau jasa yang harganya dapat terjangkau oleh penduduk miskin.
Dalam sistem pasar, pemerintah dapat membantu
memastikan akses
dan kesempatan untuk berpartisipasi
dalam kegiatan ekonomi, meskipun mereka tidak dapat menjamin pembagian
keuntungan yang sama.
Menurut Rondinelli , yang paling penting dari peran
pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan daya saing dalam ekonomi global
adalah:
1) Membuat struktur kelembagaan untuk
kompetisi di pasar negara-negara yang market sebelumnya telah dikontrol
pemerintah, direncanakan pusat ekonomi pasar atau nonfunctioning sistem
2) Melakukan reformasi dan
mempertahankan makro ekonomi,
3) Memperkuat lembaga-lembaga hukum
untuk transaksi ekonomi,
4) Membuat dan melaksanakan
kebijakan yang mendukung Pengembangan perusahaan swasta
5) Pemerintah meningkatkan
efisiensi, akuntabilitas dan responsif,
6) Menyediakan infrastruktur dan overhead
modal,
7) Melindungi yang rentan secara
ekonomi, dan
8) Memperkuat dan mendukung organisasi
masyarakat madani.
2.4. Kebijakan Pembangunan
yang Berpihak kepada Rakyat Miskin
2.4.1. Globalisasi dan Paradigma Pembangunan
“Globalisasi menciptakan
perubahan mendasar pada struktur sosial, politik, dan terutama ekonomi dunia
terintegrasi secara global. Globalisasi
ekonomi mengandung segudang potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
dunia, namun negara harus menyesuaikan struktur kebijakannya agar warganya
dapat berpartisipasi dalam perekonomian global sehingga kesejahteraannya
meningkat”.(Rondinelli )
Pada umumnya negara
mencanangkan strategi pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Tapi
pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi sering tidak sejalan dengan pemerataan
pendapatan. Pembangunan memodernisasi segala aspek, namun rakyat miskin semakin
banyak.
Globalisasi menyebabkan peran negara semakin
kecil, dan industri kapitalis semakin merajalela. Efisiensi demi laba
sebesar-besarnya menyebabkan membludaknya pengangguran di negara-negara
berkembang. Banyak pengusaha lokal yang tidak berdaya menghadapi persaingan
perusahaan multinasional. Akibatnya, kemiskinan semakin meluas.
Bank Dunia:
“globalisasi ekonomi bukan penyebab meluasnya
kemiskinan, namun salah pemerintah negara itu karena tidak mampu merumuskan
kebijakan yang protektif/antisipatif.”
Penyebab meluasnya
kemiskinan = globalisasi ekonomi + ketidakmampuan pemerintah
Indonesia
sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi ketiga didunia setelah
China dan India, memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, dan terbagi
menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang miskin secara structural dan kelompok
penduduk miskin secara cultural, kedua-duanya adalah menjadi tanggung jawab
negara/pemerintah dalam mengatasinya, baik berupa program jangka pendek dan
bersifat stimulus, seperti Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) maupun program jangka
panjang berupa program penanggulangan kemiskinan , melalui pemberdayaan
masyarakat seperti PNPM Mandiri.
Untuk menanggulangi dan mengentaskan
kemiskinan Pemerintah harus mengetahui data-data yang lengkap, sumber dan
penyebab paling mendasar dari terjadinya kemiskinan structural maupun
kemiskinan cultural untuk bahan analisis secara komprehensip dalam rangka penangulangan
kemiskinan agar dalam pembuatan kebijakan dan program betul-betul mendapatkan
sasaran yang tepat, karena telah banyak pengalaman sebelumnya pemerintah setiap
membuat program untuk penanggulangan kemiskinan tidak pernah berhasil, selalu
berganti dengan program berikutnya tanpa melakukan evaluasi dari program yang
sudah dilaksanakan.
Dampak kemiskinan absolut yang
sangat efektif. Di negara-negara miskin
sekitar 20 persen dari anak-anak meninggal sebelum ulang tahun pertama mereka,
hampir separuh dari orang-orang yang hidup adalah kekurangan gizi ( gizi buruk
), secara signifikan persentase penduduk
di negara-negara miskin tidak memiliki akses ke air bersih, fasilitas sanitasi,
pelayanan kesehatan dasar atau pendidikan yang memadai. Kebanyakan dari mereka
yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi
secara efektif dalam ekonomi pasar atau mendapatkan manfaat darinya.
2.4.2. Apakah globalisasi dan penyebaran persaingan pasar
ekonomi penyebab kemiskinan?
“Ekonom Bank Dunia menyatakan bahwa,
sebaliknya, "saat gelombang globalisasi yang dimulai sekitar 1980
sebenarnya telah dipromosikan kesetaraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
"
Menurut Bank Dunia intinya bahwa: “ Kemiskinan
bukan hasil dari globalisasi dan persaingan tetapi, sebaliknya, dari ketidakmampuan atau unwillingness dari
pemerintah untuk membuat kebijakan dan mebangun struktur lembaga-lembaga yang diperlukan untuk berpartisipasi secara
efektif dalam interaksi ekonomi global”. (Rondinelli )
Program apa yang seharusnya dibuat oleh
pemerintah untuk menghilangkan penyebab kemiskinan structural, menurut Bank
Dunia:
“Konferensi PBB mengenai Perdagangan
dan Pembangunan menunjukkan bahwa "dasar kebijakan menghadapi tantangan terbesar
bagi negara-negara berkembang , cara terbaik adalah sebagai saluran yang merupakan dorongan memaksa
dari kegiatan perdagangan dan industri
untuk mendapatkan kekayaan dan memuaskan keinginan manusia. " Bank Dunia
Isinya bahwa daya saing dan
pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan ketika negara memerankan dan
melaksanakan kebijakan berdasarkan dua pilar pembangunan:
"Pembangunan yang baik dalam iklim investasi, pengusaha
swasta yang akan berinvestasi, pekerjaan dan menghasilkan produk secara
efisien, dan pemberdayaan ” rakyat miskin dan investasi di dalam mereka,
sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. "
Kemiskinan absolut memburuk, di negara-negara di Timur
Tengah dan Afrika Utara, Sub-Sahara Afrika, dan Eropa Timur dengan weakest
pertumbuhan ekonomi. Demikian pula yang terjadi di Indonesia
Penelitian secara konsisten telah menemukan hubungan yang
kuat antara partisipasi dalam ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Seperti Bank
Pembangunan Asia poin out "di Asia pengalaman menunjukkan bahwa
pertumbuhan adalah senjata yang paling ampuh dalam memerangi kemiskinan. Pertumbuhan menciptakan lapangan kerja yang
menggunakan tenaga kerja, denan aset utama adalah masyarakat miskin. Sebagai
hasil pertumbuhan, pekerjaan sektor swasta menjadi sumber utama dukungan
ekonomi bagi sebagian besar pekerja dan .” keluarga. " ( dalam Rondinelli
)
Kebijakan pemerintah
memfasilitasi partisipasi dalam ekonomi global dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional membuat pasar kerja untuk masyarakat miskin dengan memperkuat aset yang miskin, sehingga mereka
dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam kegiatan ekonomi. Mereka yang mendapatkan layanan sosial dan
ekonomi - pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas air dan sanitasi, bahwa
mengurangi kemiskinan dan infrastruktur dan layanan yang dapat membantu
memperluas usaha kecil dan menengah
Mendorong investasi swasta secara efektif meningkatkan jumlah pekerjaan dan menumbuhkan
pendapatan tenaga kerja.
Negara-negara Amerika Latin akan mengurangi
kemiskinan dengan membuka kesempatan bagi perdagangan produk-produk pertanian
dan industri barang dan jasa.
Dengan mendapatkan prasarana dan pengetahuan
untuk masyarakat miskin di kota dan daerah pedesaan, efisien dan menciptakan
sistem administrasi publik, pemerintah di daerah telah memelihara pertumbuhan dan pemerataan dan kesenjangan yang
sasarannya adalah aset di seluruh
genders, ras, kelompok etnik, dan kelas-kelas sosial yang relatif baik untuk
mengurangi kemiskinan secara tuntas.
Kebijakan-kebijakan seperti apa yang
paling tepat diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan baik struktural,maupun
kultural bahkan menghilangkan kemiskinan absolut di Indonesia.
Model pembangunan akan
berhasil apabila didasarkan pada konteks permasalahan spesifik di
negara/kawasan/daerah itu Pembangunan difokuskan untuk memberdayakan rakyat
miskin daripada hanya tertuju kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan yang berpihak pada rakyat miskin pada
akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara riil sekaligus
menciptakan pemerataan dan kesejahteraan.(Rondinelli)
2.4.3.
Kebijakan Untuk Mengentaskan Kemiskinan.
a) Kebijakan Makro ekonomi
1). Menyediakan lapangan
kerja sebanyak-banyaknya
2). Menekan inflasi
b) Kebijakan Mikro ekonomi
1). Pembangunan difokuskan
pada sektor di mana rakyat miskin itu berkecimpung (misal: pertanian)
2). Difokuskan di mana
rakyat miskin terkonsentrasi (misal: pedesaan, kawasan kumuh perkotaan)
3). Meningkatkan produksi
pangan dan menstabilkan harga bahan pokok 4). Membangun perumahan bagi rakyat
miskin
c) Kebijakan Bidang Ekonomi.
1). Restrukturisasi
Kebijakan; Merumuskan kebijakan ekonomi yang siap menyongsong
ancaman ekonomi global, seperti; pembatasan kuota impor, menjaga tarif pajak
impor, mendukung aktivitas ekspor.
2). Kebijakan redistributive;
Sistem pajak yang lebih menunjang pemberdayaan rakyat miskin, Subsidi silang, Kredit yang ringan dan mudah bagi rakyat miskin.
2.4.4. Desentralisasi dalam rangka Pengentasan
Kemiskinan
Pemerintah lebih mengenal
situasi dan karakteristik lingkungan maupun sosial di wilayah kewenangannya,
sehingga memahami karakteristik kemiskinan di daerahnya.
Tingkat partisipasi
masyarakat dalam merencanakan, merancang, memonitor, dan mengevaluasi program
pembangunan cukup tinggi
Pemerintah daerah responsif
ketika terjadi perubahan di daerahnya
2.4.5. Desentralisasi
Program pembangunan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, terutama golongan miskin, Menjalin kemitraan dengan stakeholders
dalam rangka mensukseskan program pengentasan kemiskinan.
Dalam kondisi seperti itu,
kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan berkorelasi terhadap
peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakat di daerah, termasuk berdampak
para berkurangnya angka kemiskinan secara keseluruhan.
2.4.6. CONTOH DI INDONESIA:
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Melalui PNPM Mandiri.
Penanggulangan kemiskinan hanya akan efektif apabila
dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan melalui sinergi dan kemitraan masyarakat,
pemerintah daerah & kelompok peduli (LSM, Swasta, dll).
Perlu harmonisasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk
perubahan “skema proyek“ menjadi “skema program“, melalui:
• Lokus kegiatan di tingkat kecamatan
• Prioritas desa/kelurahan &
masyarakat miskin
• Prinsip, strategi, indikator, & berbagai mekanisme dan prosedur
Kemandirian & pembangunan berkelanjutan terwujud dengan bertumpu pada
3 pondasi:
Ø Masyarakat yg peduli dan mandiri,
Ø Pemda yg pro-poor budgeting & policy,
Ø Kelompok peduli yg berorientasi pada tanggungjawab sosial &
pembangunan berkelanjutan.
Ø Pemerintah Daerah, Kelompok Peduli (Swasta, dll) , Masyarakat Sipil,
Masyarakat Madani, (Menerapkan Prinsip Good Governance)
Sinergi Kemitraan,
Sebagai Landasan Pemikiran PNPM Mandiri.
Tujuan Umum
Ø Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara
mandiri.
Tujuan Khusus
Ø Meningkatnya
partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, terpencil, & rentan,
dalam proses pengambilan keputusan & pengelolaan pembangunan.
Ø Meningkatnya
kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, & akuntabel.
Ø Meningkatnya
kapasitas pemerintah dalam pelayanan masyarakat terutama masyarakat miskin
melalui kebijakan, program & penganggaran yang pro-poor
Ø Meningkatnya
sinergi masyarakat, pemda, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, ormas,
& kelompok peduli lainnya, dlm mengefektifkan upaya PK.
Ø Meningkatnya
keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemda dan kelompok
peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
Ø Meningkatnya
modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya
serta untuk melestarikan kearifan lokal.
Ø Meningkatnya
inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam
pemberdayaan masyarakat.
Transformasi Sosial
Oleh PNPM mandiri.
Membuka akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan & memperoleh manfaat dari pembangunan
melalui penguatan lembaga masyarakat lokal & perencanaan partisipatif (Participatory Development)
Meningkatkan kapasitas stakeholders lokal untuk menjalin kemitraan sinergis antara
masyarakat, pemda dan kelompok peduli dalam rangka efektivitas upaya
penanggulangan kemiskinan (Partnership)
Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku lokal untuk mandiri mengelola
pembangunan yang pro-poor di
wilayahnya secara berkelanjutan (Sustainability
Development)
Replikasi Mandiri
Oleh Masyarakat & PEMDA
1. Manajemen Pembangunan
partisipatif secara mandiri oleh Warga
2. Fasilitasi & pembinaansepenuhnya oleh
pemerintah kota/kabupaten
3. Replikasi & pengembangan Program lebih
lanjut oleh pemda & Masyarakatnya
III. KESIMPULAN Dan
REKOMENDASI
Berdasarkan uraian diatas, baik dari kajian teori,
pengalaman empiris yang terdapat diberbagai negara, Peran negara /pemerintah
sangat penting dalam menghadapi era
globalisasi yang melanda dunia saat ini dan mempengaruhi seluruh aspek
kehidupan . Pemerintah dituntut untuk tanggap menilai keadaan dalam persaingan
global, inovasi yang tinggi, dan tetap
pada fokus yang utama adalah pembangunan masyarakat disegala aspek kehidupan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kesimpulan ini
kami memberikan beberapa rekomendasi antara lain :
Rekomendasi 1
Memperkuat
kemampuan pengendalian pemerintahan lokal secara efektif diperlukan pendekatan
holistik, disertai dengan pembangunan kemampuan
horizontal yang memberdayakan komunitas lokal, LSM, organisasi
masyarakat madani, dan sektor swasta, dan juga memuat pembangunan kapasitas
vertikal guna memperkuat lembaga-lembaga pemerintah pusat dan pemerintah lokal.
Rekomendasi 2
Membangun
kapasitas agar pengendalian pemerintahan daerah menjadi efektif dan responsif
harus meliputi upaya memperkuat kemampuan semua pelaku dan organisasi daerah. Pilar
sentral pada pengendalian pemerintahan daerah yang baik harus manjadi
partisipasi lokal dalam perencanaan, penetapan prioritas, produksi, pembayaran
(pembiayaan), dan konsumsi jika kehidupan rakyat dapat dipertahankan secara
berkesinambungan
Rekomendasi 3
Model pembangunan akan berhasil apabila
didasarkan pada konteks permasalahan spesifik di negara/kawasan/daerah itu
Pembangunan difokuskan untuk memberdayakan rakyat miskin daripada hanya tertuju
kepada pertumbuhan ekonomi saja.
Pembangunan yang berpihak pada rakyat miskin pada akhirnya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara riil sekaligus menciptakan pemerataan.
Rekomendasi 4
Pertumbuhan ekonomi bisa
dikorelasikan dengan pemerataan
atau pengentasan kemiskinan
jika pembangunan dilaksanakan berdasarkan keberfihakkan pada rakyat
miskin
Desentralisasi
model TOP DOWN yang mengindikasikan pemerintah
daerah mengemban tanggung
jawab sebagaimana pemerintah
pusat diharapkan akan membawa
perubahan terhadap kualitas hidup
masyarakat.
Pemerintah
harus berupaya menghapus
kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan
timbulnya ketimpangan dan kesenjangan.
DAFTAR PUSTAKA
Andic, Fuat dan A. Benbouali
(Konsultan Independen) Liberalisasi dan
Pembangunan yang Barkelanjutan
Agosin, Manuel R. David E. Bloom , Making Globalization and
Liberalization Work for People : Analitycal Perspektif
PUBLICATION: Gendered Labour Markets
and Globalization in Asia. Gita Sen (UNCTAD/EDM/Misc.133).
Bertucci, Guido dan Adriana
Alberti (Globalization and the Role of
the State : Challenges and Perspectives).
Rondinelli, Dennis A. ( Promoting
National Competitiveness in a Globalization Economy : The State’s Changing Roles )
